Marzuki law firm & Associates hadir untuk membela keadilan secara cepat, tepat, Amanah dan profesional

Arti korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah: 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2.1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang atau korporasi; 2. Melawan hukum; 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2.2. Menyalahgunakan Kewenangan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

6denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.3. Menyuap Pegawai Negeri Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

7Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 5. Setiap orang; 6. Memberi sesuatu; 7. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; 8. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 2.4. Pemborong Berbuat Curang Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):: a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;. c. … d. … Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Dan seterusnya ………
Tulisan ini guna sebagai semangat untuk  menghindarkan diri dari perilaku koprupsi
Konsulstasi lebih lanjut klik link di bawah ini
Atau hubungi ke  :WhatsApp : 081285309452

Hukum pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatanperbuatan yang dilarang oleh Undangundang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti melalakukan perbuatan melawan hukum.

Hkum Pidana meliputi :

  • Pidana pada perspektif perbuatan kriminal umum
  • Piadana khusus
  • tindak pidana korupsi

Sesungguhnya semua perbuatan melawan hukum mengadung unsur pidana maupun perdata, tergantung bagaimana cara memandangnya dan kepentingan hukum mana yang akan digunakannya.

Berbagai pendapat hukum dapat dikemukakan oleh ahli hukum dan praktisis hukum demi terpenuhinnya kepentingan hukum PIHAK yang akan menggunakan delik hukumnya

Pengaduan hukum pidana tidak menghilangkan tuntutan pada hukum perdata demikian sebaliknya

Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat

misalnya penerapan hukum tentang perlindunagn anak ;

Pasal 82Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukanperbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

penerpan undang – undang sebagaimana tersebut diatas sanagat krusial karena menyangkut kepentinagn yang sanagat luas di masyarakat

Contoh lain tentang hukum bisnis tentang wanprestasi, Hutang piutang, gono gini, penahanan hak orang lain secara tidak sah, penyalah guanaan wewenag dan jabatan penyelenggara negara dan atau Pegawai Negeri /Sipil Negara

Konsultasi dan diskusi hub ;WA : 081285309452 atau klik FORM KONSULATSI

KAJIAN

Kolom Suara keadilan

    Ide cemerlang dan komentar Anda sangat berharga untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh umat manusia. Silahkan tulis melalui ruang yang kami sediakan

    Kirim pandangan hukum Anda /atau artikel ilmiah melalui suara keadilan ini

    Nama

    Usia

    Jenis kelamin
    Laki – lakiPerempuan

    Warga negara

    Nomor whatsApp

    Email

    Komentar

    Perbuatan melawan hukum dan akibatnya

    Setiap perilaku yang menyimpang /ataupun melawan hukum adalah memiliki akibat hukum yang harus ditanggung oleh pelaku.

    Batas – batas prilaku melawan hukum itu sendiri dapat ditelaah oleh setiap orang pada penjelasan perundang – undangan, KUHP dan KUH Perdata.

    Akibat perbuatan melawan hukum pada tataran hukum pidana; terdiri dari :

    a. Pidana Pokok :

    1. pidana mati
    2. pidana penjara
    3. pidana kurungan
    4. pidana denda
    5. pidana tutupan

    b.  pidana tambahan

    1. pencabutan hak – hak tertentu
    2. perampasan barang – barang tertentu
    3. pengumuman putusan hakim

    ( Penjelasan Pasal 10, KUHP )

    Perbuatan melawan hukum /atau suatu kejahatan dapat ditutut sesuai dengan perundang – undangan dan hukum yang berlaku. Dalam pendekatan KUHP tuntan maksimal, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati, dimana eksekusinya juga diatur dalam KUHP itu tersendiri. ( Uraian pasal 11 KUHP )

    Perundang – undangan, KUHP dan KUH Perdata dibuat sebagai batas – batas prilaku seseorang agar menjadi tertip dan terjaminnya hidup bagi semua anggota masyarakat.

    Semua anggota masyarakat /atau setiap warga negera memiliki kesamaan derajat dimata hukum dan segala akibat hukum yang berlaku.

    Untuk menghindari prilaku melawan hukum tentu perlu ada kesadaran dari diri sendiri setiap orang. Dan jika diperlukan dalam melakukan perbuatan tertentu meliputi perbuatan /atau tindakan jabatan, bisnis, hubungan sosial dan profesi lainnya dapat juga terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada para ahli hukum /atau lawyer yang dipercaya. Demikian halnya bila sewaktu – waktu terlanjur terlibat pada perbuatan melawan hukum dapat juga berkonsultasi /atau meminta pendampingan dari ahli hukum /atau lawyer dalam menyelesaikannya secara tepat dan arif.

    Kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan

    Konsultasi,silahkan isi form di bawah ini

      Apabila dalam masa 3 X 24 jam belum ada konfirmasi, silahkan hubungi melalui pesan whatsapp ke nomor : 081285309452

      Nama

      Usia

      Jenis kelamin

      Agama

      Warga negara

      Suku

      Nomor whatsApp

      Program konsultasi : Berbayar /Tidak berbayar ( JIka tidak berbayar, maka sertakan alasannya

      Pilihan konsultasi : Bisnis /Pajak / Pertanahan /H.O /PMA /PMDA / Perwinan /Penetapan hak anak /Hak gono gini /Hak waris /Perdata tetentu /Pidana /atau lainnya

      Informasi lainnya, silahkan tulis di bawah ini

      Terimakasih telah menghubungi. Kami Hadir untuk memberikan pelayanan dengan cara yang mudah, cepat, tepat dan profesional

       

      Wasiat dan pelaksanaannya

      Seseorang atas kehendaknya /atau kemauannya sendiri dapat menyatakan suatu Wasiat (testament) tentang sesuatu hak miliknya untuk diberikan /atau dilimpahkan kepada Pihak orang /atau badan tertentu yang dilaksanakan oleh satu orang atau lebih dari satu orang yang menerima wasiat tersebut. ( Diatur dalam KUH Pedata, pasal 1005 )

      Pemberi /atau pembuat sebuah wasiat (testament),dimana seseorang yang dianggap cakap dan dapat diterima sesuai norma -norma hukum serta perundang -undangan yang berlaku. Sebab jika sebuah wasiat (testament) yang yang bertentangan dengan norma -norma hukum /atau perundang -undangan yang berlaku, sebuah wasiat ( (testament) tersebut dapat dibatalkan demi hukum. ( Diatur dalam KUH Per,pasal 895, pasal 896 )

      Tentang wasiat (testament), paling tidak dapat dipahami dari 5 hal,yaitu :

      1. Pembuat wasiat

      2. Penerima wasiat

      3. Pelaksanaan wasiat

      4. Materi wasiat, dan

      5. Penetapan hukum wasiat

      Adapun Jenis-jenis wasiat menurut materi wasiat,yaitu :

      1. Wasiat yang berisi erfstelling atau wasiat pengangkatan waris,yaitu wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan ,memberikan kepada seorang atau lebih,seluruh atau sebagian (1/2 atau 1/3) dari harta kekayaannya,kalau ia meninggal dunia. Orang yang ditunjuk (diangkat) tersebut disebut testamentaire erfgenaam,yang berarti ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut Undang-undang,atau berdasarkan atau dibawah titel umum (onder algemene titel).
      2. Wasiat yang berisi hibah (legaat), yaitu suatu pemberian kepada seorang atau beberapa orang berupa satu atau beberapa benda tertentu,barang-barang dari jenis tertentu misalnya : Seluruh benda bergerak,hak pakai hasil (vruchtgebruik),misalnya seluruh atau sebagian dari warisan ,sesuatu hak lain terhadap boedel misalnya: memberi satu atau beberapa benda tertentu dari boedel. Orang yang menerima legaat disebut legataris. ia bukan ahli waris,sehingga ia tidak menggantikan hak dan kewajiban si meninggal ,tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya, dan legataris mendapat warisan dibawah titel khusus.

      Tentang hal wasiat juga memiliki pandangan pada penunjukan dan penetapan pelkasanaannya. yaitu Segala ketetapan wasiat yang diizinkan oleh pasal 973 dan 974, hanya berlaku sekedar pengangkatan waris dengan menunjukan yang terkandung padanya hanya melampaui satu derajat, dan untuk mengkaruniakan seluruh anak sipemikul beban, baik yang sudah maupun yang akan dilahirkan, dengan tiada kecuali dan tiada memandang pada umur atau jenis kelamin. ( Diatur pada pasal 976,KUH Per )

      Dalam hal bentuk pembuatan wasiat (testament) dimaksud terbagai kepada :

      1. Wasiat olografis (olografis testament)

      2. Wasiat umum (Openbare testament)

      3. Wasiat rahasia

      ( Diatur pada pasal 932, pasal 938, pasal 939, dan pasal 940 KUH Perdata )

      Materi hukum dan Perundang – undangan tentang pemberian hak seseorang membuat wasiat ( testament ) sama sekali untuk mendapatkan legitieme hak pemberi dan penerima wasiat untuk pengambil manfaat yang tidak menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

      Dalam hal seseorang membuat wasiat ( testament ),perlu pemaham yang mendalam agar tidak terjadi kekeliruan yang menyimpang dari maksud dan kehendak pembuat wasiat itu sendiri.Untuk kepentingan hukum dan ketetapan wasiat ( testament ), jika dipandang perlu dapat dikonsultasikan terlebiuh dahulu kepada para pakar hukum.

      • Kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan
      Konsultasi,silahkan isi form di bawah ini

        Apabila dalam masa 3 X 24 jam belum ada konfirmasi, silahkan hubungi melalui pesan whatsapp ke nomor : 081285309452

        Nama

        Usia

        Jenis kelamin

        Agama

        Warga negara

        Suku

        Nomor whatsApp

        Program konsultasi : Berbayar /Tidak berbayar ( JIka tidak berbayar, maka sertakan alasannya

        Pilihan konsultasi : Bisnis /Pajak / Pertanahan /H.O /PMA /PMDA / Perwinan /Penetapan hak anak /Hak gono gini /Hak waris /Perdata tetentu /Pidana /atau lainnya

        Informasi lainnya, silahkan tulis di bawah ini

        Terimakasih telah menghubungi. Kami Hadir untuk memberikan pelayanan dengan cara yang mudah, cepat, tepat dan profesional

         

         

         

        Hak dan Kewajiban Suami Isteri

        Pasal 103

        Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu

        Pasal 104

        Suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikat diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka

        Pasal 105

        Setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada isterinya atau tampil untuknya di muka hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si Isteri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak isterinya tanpa persetujuan si isteri

        Pasal 106

        Setiap isteri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, dimana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal

        Pasal 107

        Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya

        Pasal 108

        Seorang isteri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, mengendalikan, memperoleh apa pun, baik secara cuma -cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada isterinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si isteri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami

        Pasal 109

        dan seterusnya—-

        Konsultasi,silahkan isi form di bawah ini

          Apabila dalam masa 3 X 24 jam belum ada konfirmasi, silahkan hubungi melalui pesan whatsapp ke nomor : 081285309452

          Nama

          Usia

          Jenis kelamin

          Agama

          Warga negara

          Suku

          Nomor whatsApp

          Program konsultasi : Berbayar /Tidak berbayar ( JIka tidak berbayar, maka sertakan alasannya

          Pilihan konsultasi : Bisnis /Pajak / Pertanahan /H.O /PMA /PMDA / Perwinan /Penetapan hak anak /Hak gono gini /Hak waris /Perdata tetentu /Pidana /atau lainnya

          Informasi lainnya, silahkan tulis di bawah ini

          Terimakasih telah menghubungi. Kami Hadir untuk memberikan pelayanan dengan cara yang mudah, cepat, tepat dan profesional

           

          Undang-undang perkawinan

          Ketentuan umum

          Pasal 26

          Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata

          Bagian 1

          Pasal 27

          Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

          Pasal 28

          Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon isteri

          Pasal 29

          Laki -laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahaun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan – alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi

          Pasal 30

          Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah

          Pasal 31

          Juga dilarang perkawinan

          1. antara ipar laki -laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau isteri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si isteri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau isteri yang tinggal atau melakukan perkawinan lain

          2. antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki -laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan – alasan penting, presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini 

          Pasal 32

          Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali -kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu

          Pasal 33

          Antara orang -orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan pasal 199 nomor 3 atau 4, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan Sipil. Perkawinan lebih lenjut antara orang-orang yang sama dilarang

          Pasal 34

          dan seterusnya —-

          Konsultasi, silahkan isi form di bawah ini

            Apabila dalam masa 3 X 24 jam belum ada konfirmasi, silahkan hubungi melalui pesan whatsapp ke nomor : 081285309452

            Nama

            Usia

            Jenis kelamin

            Agama

            Warga negara

            Suku

            Nomor whatsApp

            Program konsultasi : Berbayar /Tidak berbayar ( JIka tidak berbayar, maka sertakan alasannya

            Pilihan konsultasi : Bisnis /Pajak / Pertanahan /H.O /PMA /PMDA / Perwinan /Penetapan hak anak /Hak gono gini /Hak waris /Perdata tetentu /Pidana /atau lainnya

            Informasi lainnya, silahkan tulis di bawah ini

            Terimakasih telah menghubungi. Kami Hadir untuk memberikan pelayanan dengan cara yang mudah, cepat, tepat dan profesional

            Menelusuri faktor ekonomi penyebab utama tindak pidana Perdagangan perempuan di indonesia

            Abstrak

            Potensi perempuan Indonesia tidak saja terletak pada jumlahnya, tetapi juga pada kualitasnya baik sebagai pribadi dalam anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Perempuan seringkali dijadikan obyek dan korban perdagangan orang para sindikat antar negara. Terjadinya perdagangan orang khususnya perempuan antara lain disebabkan: rendahnya pendidikan perempuan dewasa. Tingkat kemiskinan dan sulitnya lapangan kerja mendorong banyak perempuan nencari kesempatan kerja di luar negeri. Kondisi sosial budaya yang cenderung mengabaikan pengawasan dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Perdagangan perempuan tidak boleh dibiarkan menjadi korban sebab telah ada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Para pelaku diancam pidana berat beserta hukuman denda yang sangat tinggi. Bagaimana pun peran Pemerintah wajib mencegah dan menanggulangi pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang dan rakyat turut melakukan pengawasan.

            Abstract

                       The potencial of Indonesian women now days, not only in amount of population but including the  personal quility background such;  as a member of family or a citizen. Maybe in once time a women feel desperation as victim in human traficking by the role of sindicate among the countries. Women goes to a broad for looking work vacancy. There are some of reasons why do the women has easily to become a target in ordinary crime such as they have a low educatin, poor and the weaknes of social attention for increasing forwomen positon. How ever, the role of government in human traficking would be able to prevent the crime act and give the protection to the women victism on be half the law. Nevetheles, The law oh human traficking in UU No.21 Tahun 2007 will given the funishmen and executing as a resulted of their crime action.

             A.   PENDAHULUAN

                     Dalam putaran sejarah dengan menoleh ke belakang pada peradaban bangsa Indonesia,  dapat diketahui bahwa perdagangan atau perbudakan manusia telah terjadi kurun waktu 4 abad lamanya. Bahkan jauh sebelum Belanda mulai menginjakkan kaki dan menjajah bangsa kita di bumi Nusantara. Dimulai dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang tentunya oleh kelompok yang kuat  kepada kelompok yang lemah.

                     Di masa lalu, kedudukan perempuan di pandang lebih rendah daripada kaum laki- laki.  Di zaman Jahiliah setiap ibu yang melahirkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Padahal, sesungguhnya perempuan memiliki potensi utama di dalam melanjutkan generasi peradaban.

                      Perempuan secara pribadi dapat menjadi; anggota keluarga, ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami, sebagai pendidik anak serta perawat keluarga. Potensi perempuan Indonesia tidak saja terletak pada jumlahnya, tetapi juga pada kualitasnya baik sebagai pribadi dalam anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

                      Kaum perempuan telah menjalankan peranannya yang sangat penting, baik dalam sejarah memperjuangkan kemerdekaan negara melawan pemerintah kolonial Belanda, maupun dalam usaha memperbaiki nasib bangsa Indonesia pada umumnya, dan kedudukan perempuan pada khususnya. Selanjutnya, pembangunan pasca reformasi, tiap perempuan berkesempatan bekerja di luar rumah baik di kantor, di pabrik atau di mall sehinggaa perempuan tidak cuma di rumah saja mengurus rumah, anak dan suami.

                       Disayangkan, jika perempuan sebagai calon ibu penerus generasi bangsa yang diharapkan berkualitas, beriman dan berbudi luhur, justeru dirusak oleh tipu daya dirinya dengan godaan yang bersifat materialisme dan hedonisme.

            Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa tindak pidana perdagangan perempuan dan anak-anak termasuk kejahatan yang terorganisir (organized crime) yakni, suatu kejahatan yang dilakukan dalam sebuah jaringan yang tersusun rapih dan dilakukan secara tersembunyi di bawah tanah (under ground).

                      Dilaksanakan secara canggih karena pengaruh kemajuan teknologi informasi dan transformasi, sehingga tindak mengenal lagi batas negara. Diperburuk karena pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan dalam kesibukan lalu lintas imigrasi antar negara.

                    Semakin maraknya perempuan dijadikan korban dalam perdagangan manusia  akhir-akhir ini,  sangat mencemaskan dan meresahkan masyarakat. Tidak cuma karena kehilangan anggota keluarga dan tumpuan kasih sayang anak-anaknya, bahkan perempuan pergi dengan berbagai alasan terpaksa meninggalkan keluarganya, dan harus pulang dalam kondisi sangat mengenaskan sebab kehilangan nyawa atau mengalami cacat seumur hidup. Sedikit sekali tenaga kerja perempuan yang lolos dari ancaman kejahatan di negeri orang.

                     Sebagaimana diketahui sasaran yang menjadi obyek perdagangan manusia meliputi: anak balita, remaja, perempuan termasuk pria dewasa dan lanjut usia.

            Tetapi disini, sangat menarik melihat persoalan mikro, tentang perempuan dalam kedudukan sebagai anggota masyarakat dan keluarga yang menawarkan diri atau akibat bujuk rayu agar menjadi pekerja yang tereksploitasi tanpa aturan.

                     Begitu lemahnya korban menerima berbagai bujuk rayu dan tipu muslihat hingga jatuh ke jurang yang dalam dan berbahaya. Gejala kegelisahan dan keresahan masyarakat pada lalu lintas perdagangan manusia, khususnya perempuan, sudah seringkali diangkat  dalam berbagai forum baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Alhasil, kecenderungan terhadap tindak pidana yang bersinggungan dengan hak perlindungan perempuan masih terus  berlanjut.

                     Upaya hukum yang telah ada tampak tak berdaya dan tidak mampu mengatasi akar persoalan. Situasi yang sudah terakumulasi dengan keraguan untuk mengambil kebijakan dan langkah tegas terhadap pelaku dan sindikat jaringan yang terorganisasi. Tentu saja melihat persoalan mikro tidak cuma dari segi hukum melainkan aspek ekonomi juga taruhannya.  

                      Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa dimana kondisi kerja yang timbul karena ancaman dengan suatu risiko baik bersifat fisik dan psikis. Termasuk, praktek serupa dengan perbudakan, perkawinan sementara (kontrak) dan pengambilan organ tubuh. Bertolak dari bukti empiris, perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

                      Untuk menindak tegas jaringan yang beroperasi tentu kerja keras aparat penegak hukum diperlukan guna mengusut tuntas pelakunya dengan sistem hukum yang ada. Dalam sistem peradilan pidana ada 4 sub sistem yang harus bekerja dan saling mendukung yakni ; kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Tidak bekerjanya masing-masing sub sistem dalam penegakan hukum jelas akan sangat berpengaruh terhadap nilai keadilan.

                    Pengadilan bertanggung jawab terhadap putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Sedangkan, putusan yang tidak adil dan kegagalaan Hakim menjatuhkan pidana yang tepat bagi pelaku, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebaliknya, pidana yang jauh di bawah perkiraan orang dapat memicu meningkatnya frekuensi pelaku kejahatan, termasuk bilamana terpidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakat (LAPAS) kemudian mengulangi kejahatannya. Maka kegagalan fungsi LAPAS untuk membuat jera pelaku kejahatan semakin menuai ketidakpercayaan masyarakat.

            B.   POKOK PERMASALAHAN

            1. Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan zaman ini?
            2. Bagaimana bentuk penanggulangan jika terjadi tindak pidana perdagangan perempuan?

            C.    PEMBAHASAN

            Kedudukan perempuan di dalam masyarakat sejak dulu sudah diakui sebagai sendi dasar yang melahirkan generasi penerus. Perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat.  Pengakuan terhadap kodrat perempuan yang harus dilindungi, serta harkat dan martabat perempuan yang perlu dijunjung tinggi.

            Peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan tidak terlepas hubungannya dengan:

            ( 1 ) Upaya penghapusan kemiskinan;

            ( 2 ) Peningkatan kualitas manusia serta kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;

            ( 3 ) Pertumbuhan ekonomi yang meningkat;

            ( 4 ) Pemerataan pembangunan dan hasilnya;

            ( 5 ) Peningkatan peran aktif dan dinamis seluruh masyarakat dalam mewujudkan stabilitas nasional yang adil dan sejahtera.

            Faktor dominan yang mengungguli beberapa alasan mengapa perdagangan perempuan semakin marak sekarang ini bertitik tolak pada 4 aspek yaitu:

            1. Aspek Ekonomi;
            2. Aspek kesadaran hukum masyarakat.
            3. Aspek Pengawasan, dan
            4. Aspek Penegakan Hukum

            Dari beberapa aspek di atas, maka pembahasan diletakan pada aspek ekonomi yang sering dijadikan alasan memperbaiki taraf kesejahteraan hidup.

            Adapun bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan manusia diuraikan sebagai berikut:

            a. Pekerja Anak

            Keterlibatan anak bekerja di dalam sektor informal bukan didorong atas kemauan si anak, melainkan ada keterpaksaan karena ingin membantu beban ekonomi orang tua. Banyak anak harus meninggalkan waktu belajar mereka dan hilangnya kesempatan untuk bermain dengan sebayanya, ketika kebutuhan dapur di rumah mereka sudah tidak tertanggulangi. Risikonya banyak pula yang disuruh bekerja melebihi paruh waktu (lebih dari 4 jam) atau lebih dari 7 jam perhari dengan upah yang sangat murah.  

            b. Pekerja Migran

            Pekerja dewasa baik laki-laki atau perempuan umumnya mencari pekerjaan di luar negeri dengan suatu harapan ingin mendapat gaji tinggi untuk memperbaiki ekonomi mereka dalam rumah tangga. Ada yang menempuh jalur resmi sebagai Tenaga Kerja Indonesia secara legal, namun sebagian lagi menempuh dengan cara tidak resmi lewat sindikat dan mafia penyelundupan tenaga kerja ilegal ke berbagai negara pemesan.  Jalur ilegal inilah yang sangat berbahaya dan banyak menimbulkan korban terutama, kaum perempuan dalam bentuk penganiayaan, pelecehaan seksual, pemerasan dan pembunuhan.

            c. Pekerja Seks Komersial

            Antara tekanan ekonomi dan hasrat untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, cenderung dijadikan alasan banyak perempuan harus jatuh di lembah hitam menjajakan diri sebagai pekerja seks. Sedangkan alasan lain, diakibatkan kegagalan dalam rumah tangga, ingin membiayai kebutuhan anak selaku single parent. Penawaran pekerja seks tidak jarang akibat tergiur dengan bujuk raya muncikari yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan menawarkan dirinya kepada sejumlah lelaki hidung belang, baik secara langsung maupun via internet. Remaja perempuan yang terjerumus ke dalam prostitusi akibat pergaulan bebas, terpengaruh dengan bujuk rayu teman dan korban narkoba atau pengaruh minuman keras.

            d. Penjualan Anak/Adopsi

            Orangtua yang terlilit hutang, ibu yang belum siap memelihara si anak, atau akibat hamil di luar nikah merupakan beberapa  alasan banyak anak beralih ke orang lain dengan imbalan rupiah tertentu. Tidak sedikit orang tua yang terhimpit eknomi meninggalkan bayinya di rumah sakit atau di panti asuhan karena tidak mampu membayar biaya persalinan dan membesarkan anak yang masih bayi. Penculikan anak pun selalu menimbulkan keresahan di masyarakat dan jika tidak tertangkap pelakunya dalam waktu yang lama si anak akan di jual ke orang lain atau di bawa ke luar negeri. Anak korban Tsunami di Aceh, anak korban gempa bumi, anak tuna wisma yang jadi gelandangan, pengemis, dsb. Bahkan, banyak pengemis di kota-kota besar memperalat anak bayi dengan menyewa 8-9 jam dari orang tua kandungnya untuk menjadi teman pengemis.

            e. Penjualan Organ Tubuh

            Beberapa peristiwa yang mengerikan dengan cara penculikan dan pembunuhan terhadap perempuan, anak remaja dan manusia lainnya dilakukan dengan tujuan agar memperoleh uang yang cukup besar. Yakni, dengan menjual organ tubuh korban seperti; ginjal, jantung, mata, paru-paru, hati untuk ditransplantasi ke dalam tubuh pasien yang membutuhkan. Bahkan ada seorang bapak yang dengan semangatnya memasang spanduk dengan tulisan besar di bawa berjalan bertuliskan dijual ginjal 30 juta rupiah untuk membiayai anak lulus sekolah. Entahlah, apakah si bapak tadi tidak tahu ancaman pidana jika seseorang menjual organ tubuhnya  di dalam Undang-Undang Kesehatan.

            f. Kawin Kontrak

            Istilah Nikah Mut’ah dalam hukum Islam diartikan, sebagai pernikahan dalam waktu tertentu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.  Dasar ini seolah dijadikan alasan pembenaran terhadap maraknya kawin kontrak, terutama banyak dilakukan pendatang asing dari negara-negara Timur Tengah, Korea, Arab Saudi dan sebagainya. Sebenarnya, cara semacam ini adalah bentuk perdagangan manusia yang dilakukan secara terselubung. Sebab, jika perempuan yang telah dinikah kontrak habis waktunya, maka perkawinan berakhir. Adapun keturunan yang lahir merupakan tanggung jawab bersama walaupun  hal ikatan rumah tangga secara lahir bathin sudah tidak ada lagi.

            Bentuk penanggulangannya diletakan pada aspek kesadaran hukum masyarakat, aspek pengawasan dan aspek penegakan hukum.

            a.  Aspek Kesadaran hukum masyarakat merupakan pondasi yang kuat harus melekat pada diri individu masyarakat (self defence) sehingga mampu mengontrol setiap langkah dan tindakan sebelum suatu rencana dikerjakan.

            Akan tetapi faktor pendorong terjadinya perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak antara lain disebabkan:

            ( 1 ) Rendahnya pendidikan sebagaimana data yang dikutip, berkisar 15% perempuan dewasa tidak mengenyam pendidikan (tuna aksara) sehingga karena kebodohannya mudah dibujuk dan diperdaya orang lain.

            ( 2 ) Tingkat kemiskinan, dari data Biro Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan penduduk miskin terus meningkat dari ke tahun hingga mencapai 17,6% pada tahun 2016.

            ( 3 ) Kondisi sosial budaya yang cenderung mengabaikan pengawasan dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Terutama dari kelas ekonomi lemah mebiarkan anak-anak bekerja mencari nafkah dan perempuan diizinkan keluarganya untuk bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri.

            Memahami dan melaksakan aturan hukum khsususnya di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah mencakup upaya pencegahan agar tidak terlibat atau tidak menjadi target korban tindak pidana.

                       Pelaku yang diancam pidana berat dan denda besar bukan saja dilakukan orang perorang, melainkan bisa dilakukan korporasi atau kelompok orang. Dimana di dalam aksinya bisa dilakukan dengan modus perekrutan, penampungan, pengangkutan, dengan cara kekerasan, ancaman dan penculikan. Bisa pula terjadi dengan modus penipuan, penjeratan hutang, penyekapan dan sebagainya. Karena itu, tingkat kesadaran hukum yang berjalan baik dari calon korban atau keluarganya, dapat segera terhindar dari tindakan ekploitasi dan penindasan hak asasi manusia.

            b.  Aspek Penegakan hukum

            Pengaturan Pasal-pasal pidana di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang wajib dipahami di antaranya sebagai berikut:

            1.  Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda 120 juta minimal dan maksimal 600 juta bagi setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia (Pasal 2 ).

             2.  Pidana penjara dan denda yang sama di atas ditujukan kepada setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah RI dengan maksud untuk dieksploitasi atau dieksploitasi ke negara lain (Pasal 3).

            3.  Ancaman pidana serupa diatas ditujukan bagi setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah RI dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 4).

            4. Ancaman pidan dan denda juga ditujukan bagi: setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang; orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan serta melakukan permufakatan jahat dipidana maksimal 6 tahun dan denda 240 juta rupiah (Pasal 9, 10 dan 11).

            1. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan orang untuk keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 (Pasal 12).

                     Untuk pengusutan kasus ini, maka tahapan yudikasi meliputi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merupakan proses penegakan hukum yang sesuai dengan sistem peradilan pidana. Pada asasnya bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa kecuali, maka cara penanganan pelaku baik secara perorangan, kelompok atau korporasi harus dihadapi secara komprehensif. Jika dalam praktik yang lalu pelaku yang terjerat hukum, seringkali tidak diikutkan siapa dalang dan sindikat yang mengorganisir sebagaimana dalam bandar Narkoba yang banyak disasar Cuma pengedar dan pemakai. Hal ini memberikan banyak ketimpangan terhadap penerapan berlakunya tindak pidana khusus dengan ancaman pidana berat.

                    Pertanggung-jawaban pidana yang dilakukan secara bersama-sama tentu memiliki tingkatan dan peran berbeda, dilihat dari : perencanaan tindak pidana, turut serta dan turut membantu adanya perbuatan tersebut. Termasuk yang melakukan percobaan dan menghalang-halangi penyidikan. Tentu, semua proses pidananya kembali kepada kesungguhan dan profesionalisme aparat penegak hukum untuk bekerja membongkar mafia perdagangan perempuan.

                         Disinilah dipahami bahwa peradilan pidana merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menangggulangi kejahatan. Sistem ini dianggap berhasil  jika sebagian besar laporan dan keluhan masyarakat terhadap para pelaku tindak pidana dapat segera diproses dan diadili.

            Masih merupakan tugas dari sistem peradilan pidana yaitu :

            ( 1 ) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

            ( 2 ) Menyelesaikan tindak pidana yang terjadi sehingga masyarakat merasa lega bahwa keadilan telah ditegakkan dimana yang bersalah dipidana;

            ( 3 ) Berupaya agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya.

                  Bekerjanya hukum pidana tercermin dalam kebijakan perundang-undangan yang memfokuskan permasalahan sentral. Hal ini menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan. Dalam pertanggung jawaban materil kedua hal tersebut, termasuk perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini menyangkut tentang masalah pertanggung jawaban dan sanksi pidananya.

            C.   Aspek Pengawasan

                  Telah diamanatkan di dalam penjelasan UU Perdagangan Orang bahwa pencegahan dan penanganannya merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Keluarga. Perdagangan orang khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks sehingga diperlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu.

                   Tidak cuma pengetahuan dan keahlian yang profesional harus ada, tetapi harus pula ada upaya pengumpulan data dan pertukaran informasi akurat serta kerjasama antar penegak hukum dan lembaga terkait. Di semua lini tentu dimulai dari pencegahan, penanganan kasusnya hingga ke perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan perempuan harus ditangani baik secara lokal, nasional dan internasional.

            Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mencegal tindak kejahatan perdagangan perempuan agar tidak beroperasi lebih luas yaitu:

            1. Pemetaan masalah perdagangan orang di Indonesia baik dalam negeri maupun ke luar negeri atau sebaliknya;
            2. Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan;
            3. Pemerintah memberikan jaminan dan kemudahan akses untuk meningkatkan pendidikan bagi perempuan, pelayanan sosial dan kesehatan;
            4. Memacu pertumbuhan ekonomi rakyat terutama kaum perempuan di pedesaan agar mudah memperoleh pekerjaan di sektor informal dengan pendapata yang memadai sehingga tidak tertarik lagi untuk mencari pekerjaan di luar desanya.
            5. Lembaga Sosial Masyarakat yang khusus memberikan perhatian terhadap eksistensi dan potensi perempuan dalam pembangunan bersama masyarakat, aktif membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kejadian terhadap korban tindak pidana. 

                       Komponen masyarakat yang dimulai dari keluarga, sanak saudara, lingkungan masyarakat, Lembaga sosial dan Pemerintah merupakan komponen yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Kepekaan terhadap munculnya indikasi perdagangan manusia khususnya perempuan, sangat dimungkinkan lebih dini diketahui oleh orang yang paling terdekat dengan korban. Pelaporan dan investigasi terhadap kecurigaan yang timbul tentu didukung dengan mudahnya sarana dan alat komunikasi yang makin canggih dewasa ini. Perhatian keluarga dan sanak family sangat diperlukan sehingga kejadian yang baru akan timbul dengan cepat  tersebar di media sosial. Dengan demikian akan mempersempit ruang gerak pelaku untuk bisa bertindak secara bebas. 

                       Dilakukan razia rutin dan pemeriksaan lalu lintas orang di setiap pos perlintasan antar wilayah, antar pulau dan antar negara sangat penting secara berkala oleh Aparat Kepolisian, Imigrasi dan Bea Cukai. Terutama wilayah pelabuhan laut tradisional atau pelabuhan rakyat yang telah lama rawan dengan penyelundupan calon tenaga kerja perempuan ke berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei.

                       Banyaknya pelabuhan udara, pelabuhan laut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, atau di perlintasan batas negara Malaysia, Brunei, Australia dan Timur Leste dan Papu Barat, sangat memungkinkan migrasi penyelundupan tenaga kerja ilegal.  Para calo dan sindikat menjajikan pekerjaan dengan gaji besar seperti asisten rumah tangga, pelayan restoran, namun pada kenyataannya banyak perempuan menjadi korban perkosaan, penjaja seks, dianiaya hingga berakhir memilukan.

                       Tidak dapat diabaikan pula bahwa pengawasan terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat harus didahulukan. Didukung pengawasan tenaga kerja dan pos lintas batas yang harus lebih diperketat pengamanannya. 

            D.  KESIMPULAN DAN SARAN

                       Perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat.  Pengakuan terhadap kodrat perempuan yang harus dilindungi, serta harkat dan martabat perempuan yang perlu dijunjung tinggi. Karena itu, harkat dan martabat perempuan harus dihormati oleh setiap orang dan dilindungi secara bersama-sama.

                        Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan dengan tujuan mengeksploitasi perempuan, merupakan tindak pidana baik dilakukan oleh individu maupun korporasi. Dengan demikian, tindakan eksploitasi terhadap perempuan harus diperangi bersama.

                        Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa dimana kondisi kerja yang timbul karena ancaman dengan suatu risiko baik bersifat fisik dan psikis. Komponen masyarakat yang dimulai dari keluarga, sanak saudara,  lingkungan masyarakat,  Lembaga  sosial  dan  Pemerintah   merupakan  komponen yang memiliki tanggung jawab guna mencegah terjadi eksploitasi kaum  perempuan.

                       Perdagangan orang  khususnya  perempuan  sebagai  suatu  bentuk  tindak  kejahatan yang kompleks  sehingga  diperlukan  adanya  upaya  penanganan yang komprehensif dan terpadu.  Semua subtansi dalam  sistem peradilan pidana harus dilaksanakan dengan baik  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan dan  peran  Hakimn pidana sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal.

            DAFTAR PUSTAKA

            Darwin, Muhajir. Pekerja Migran dan Seksualitas. Gajah Mada University, 2003.

            Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika 2012.

            Hatta, Mohammad. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek.

            Sinar Grafika Jakarta, 2012.

            Jumary, Ismanto. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam. Bina Ilmu Surabaya, 2010.

            Jurnal Hukum Trisakti ISSN: 0126 – 2789 Jakarta No.23 Tahun XXI

            La Rose. Dunia Wanita. Pustaka Kartini Cetakan ke 7 Th.1999 Jakarta

            Mutawali.    Peranan  Wanita  Dalam  Pembangunan  Desa.  Inti Karya Nusantara, Bandung.

            Palmer, Ingrid. Woman in Rural Development. Published IPC, 2005.

            Sumardi, Mulyanto. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Rajawali Jakarta, 1999.

            Suwondo, Nani. Kedudukan Wanita Indonesia. Ghalia Indonesia Jakarta.

            Penulis : H. Alam Setia Zain, SH.MH. Lektor Kepala, FH-UBK

            Prinsip-prinsip hukum memerangi pencemaran lingkungan

             Abstrak

                     Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat berbagai kehidupan yang saling ketergantungan. Lingkungan hidup juga merupakan penunjang yang sangat penting bagi kelangsungan semua mahluk hidup yang ada. Sekarang ini, kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan telah mengancam kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya. Peningkatan jumlah penduduk seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, memberi tekanan pada kelestarian lingkungan hidup karena timbulnya peristiwa pencemaran. Dalan hukum, setiap pelaku pencemaran lingkungan wajib bertanggungjawab atas perbuatannya baik  secara pidana maupun perdata. 

            Abstract

                      Living Environtment is the mutual depend on each other where be  found very important who are going to  supported every society. At the time the quality of envorentments life has been disturb by  waste. The growth of population right now and the progress of industry activities given the pressure to environtal pollution. The rule of law make a statement that every actors in the crime of living environtment should be executed the prison funnishment and pay ransom by adjucation in tribunal judge. Including, in civil law there are compulsary to gave compensation payment to the victims who has been incur losses because of industry waste.

            A.  PENDAHULUAN

                    Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat berbagai kehidupan yang saling ketergantungan. Lingkungan hidup juga merupakan penunjang yang sangat penting bagi kelangsungan semua mahluk hidup yang ada. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Prinsip tersebut yang menjadi tantangan utama di dalam implementasi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).          

                   Sekarang ini, kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan telah mengancam kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya. Pernyataan demikian, jelas bertentangan dengan penerapan asas lingkungan hidup baik dan sehat yang menjadi hak asasi setiap warga negara.              

                        Kekhawatiran bahwa, pembangunan dan teknologi yang ramah lingkungan hanya berdampak negatif terhadap manusia dan lingkungan hidupnya. Slogan yang menjanjikan produk teknologi ramah lingkungan didukung dengan manusianya yang sadar lingkungan, masih belum memenuhi harapan.

                       Peningkatan jumlah penduduk seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, memberi tekanan pada kelestarian lingkungan hidup karena timbulnya peristiwa pencemaran. Jika di masa lalu, pencemaran di Indonesia masih di bawah ambang normal sehingga bersifat tidak fatal. Namun, tiga dekade belakangan ini pencemaran sudah masif dan bersifat fatal bagi lingkungan hidup manusia. Pencemaran lingkungan hidup bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat sekarang, namun juga akan mengancam kelangsungan hidup anak cucu kita kelak.

            B. POKOK PERMASALAHAN

            1. Apakah asas-asas hukum yang terkait dengan Hak Gugat Masyarakat dapat memerangi kasus pencemaran lingkungan?
            2. Bagaimana aturan hukum yang bisa membuat jera para pelaku pencemaran lingkungan hidup yang merugikan negara?

            C. PEMBAHASAN

            1. Istilah dan jenis Pencemaran

                    Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup , zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

                     Unsur yang termuat di dalam defenisi pencemaran lingkungan hidup adalah: (1) Masuk atau dimasukkannya (2) Mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain (3) Ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia (4) Melampaui baku butu lingkungan yang telah ditetapkan.

                  Keempat unsur pokok di atas menjadi peletak dasar untuk memastikan ada atau tidak adanya tindak pidana pencemaran. Dalam hukum acara pembuktian, semua unsur harus terpenuhi agar dapat memastikan adanya kesalahan. Unsur ke empat paling menentukan yakni, melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

                   Pengertian baku mutu yakni, ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan  atauhayati   lingkungan  hidup   yang  dapat   ditenggang  keberadaanya  dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

            Pencemaran akan terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia baik fisik, biologis dan sosialnya terdapat suatu “bahan” dalam konsentrasi besar, yang dihasilkan oleh aktifitas manusia  berakibat merugikan manusia itu sendiri. Di sini digambarkan adanyaa interaksi dalam 4 tingkatan yakni; adanya hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan Alam lingkungan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan teknologi serta produknya.

                      Pada dasarnya, kehidupan manusia di setiap aktivitasnya didukung oleh terknologi  dan produknya, sehingga bisa menjadi sumber terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Jelas, Di luar penyebab pencemaran, tidak bersumber dari mahluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Hewan apapun jenisnya, baik sendiri maupun berkelompok tidak pernah mengotori sungai. Kawanan gajah dan orang utan tidak akan melakukan perusakan hutan yang menyebabkan tanah longsor dan banjir.  Jadi, manusia ditakdirkan Tuhan di muka bumi, sebagai pelestari lingkungan hidup dan wajib bertanggung jawab terhadap  lingkungan hidupnya.

                      Jenis-jenis pencemaran lingkugan hidup dibagi menjadi: (a). Pencemaran Udara; (b) Pencemaran Laut; (c) Pencemaran Sungai, Danau; dan Waduk (d) Pencemaran Tanah/Air Tanah  dan (e) Pencemaran Area Permukiman.

            2. Komponen Asas Lingkungan Hidup

            1. Asas Pencemaran Laut

            Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup , zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.

                      Air laut adalah suatu komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan, di mana buangan limbah dari daratan akan bermuara ke laut. Bahan pencemar yang berasal dri buangan limbah ke muara sungai akan sampai ke pantai perairan laut.  Selain di darat, di laut juga banyak kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan merusak  ekosistem terumbu karang dan biota laut.

                      Dalam sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya  berbentuk partikel kecil yang menjadi mata rantai makanan, bagi biota laut dalam kadar racun yang tersimpan. Partikel kimia dalam air laut berasal dari daratan yang terbawa arus aliran sungai, melalui tumpahan atau tertiup angin.

                   Apabila biota laut berupa ikan telah mengandung polutan dari limbah, racun mengikuti mata rantai makanan yang akhirnya sampai ke manusia. Bila polutan ini berada dalam jaringan tubuh organisme laut  dengan konsentrasi yang tinggi, kemudian dijadikan sebagai bahan makanan maka akan berbahaya bagi kesehatan manusia.   

                    Selain sumber pencemaran laut  dikatakan berasal dari daratan, juga sumber utamanya banyak disebabkan karena laut memberikan multi fungsi bagi semua aktifitas manusia,  transportasi dan perdagangan. Limbah dari kegiatan bongkar muat kapal laut, atau tumpahan minyak akibat kecelakaan laut, penangkapan ikan yang menggunakan pukat harimau, trawl dan cantrang, atau adanya limbah dari lintas kapal barang/kapal penumpang, penggunaan bom ikan, percobaan senjata dsb.

                     Laut sebagai sumber mata pencarian nelayan untuk mencari ikan, jika tercemar karena kandungan berat limbah B3  akan hilang, dan nelayan terpaksa berhenti lalu mencari pekerjaan lain. Protes nelayan pernah terjadi terhadap sebuah perusahaan BUMN yang menimbulkan pencemaran laut  dari penambangan timah.

                      Pada asasnya setiap kegiatan di laut harus memiliki izin oleh pejabat intansi yang berwenang. Setiap orang atau Korporasi wajib bertanggung jawab atas kegiatannya di laut yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. 

            2. Asas Pencemaran Udara

                     Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup zat, energi, dan/atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia      sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan.

            Beberapa hasil penelitian mengenai polusi udara dengan segala risikonya telah dipublikasikan, agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan  hidup sehat dan melakukan pencegahan dini. Pengaruh  polusi udara di beberapa kota besar meningkat pada jenis penyakit misalnya; alergi, infeksi saluran pernafasan akut, asma dan kanker paru-paru.

                    Udara perkotaan telah dipenuhi gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan manusia dewasa dan lebih fatasl pada bayi dan anak-anak sehingga diperkiraan dalam waktu sepuluh tahun ke depan, jumlah penderita jenis penyakit yang dikemukakan di atas akan meningkat. Banyak orang tidak menyadari akibat negatif dari polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor, partikel-partikel radio aktif di udara, asap kebakaran hutan, asap cerobong pabrik, asap rokok, dsb.

                    Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien (Pasal 3 PP No.41 Tahun 199).

                     Asas bahwa setiap usaha/kegiatan  harus memiliki izin oleh pejabat intansi yang berwenang. Setiap orang atau Korporasi  wajib bertanggung jawab atas usaha/kegiatannya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, 

            3. Asas Pencemaran Sungai dan Danau

                    Pencemaran sungai, danau dan waduk adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam sungai oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu sungai yang telah ditetapkan.

                     Pendapat lain mengatakan pencemaran sungai adalah tercemarnya air sungai yang disebabkan oleh limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia dan unsur hara yang terdapat dalam air serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

                   Penduduk sejak lama banyak mendiami bantaran sungai, mengambil air, mencuci dan mandi setiap hari. Banyak pula pabrik industri yang didirikan di sekitar sungai misalnya, indutri mebel, indutri penggergajian, industri teksil, indutri makanan olahan, peternakan unggas, kambing, sapi dan sebagainya. Mereka dengan mudahnya membuang limbah seperti cat, oli bekas, tinner, bahan pewarna, sisa olahan dan kotoran ternak ke sekitar sungai/danau tanpa dilakukan proses penyulingan lebih dahulu.

                    Pada asasnya setiap kegiatan usaha jasa, industri, dan perdagangan harus memiliki izin oleh pejabat intansi yang berwenang. Setiap orang atau Korporasi wajib bertanggung jawab atas kegiatannya yang mengakibatkan terjadinya pencemaran sungai, danau dan waduk. 

            4.  Asas Pencemaran Air Tanah

                   Pencemaran air tanah adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup , zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air tanah yang telah ditetapkan.

                    Pada asasnya setiap kegiatan  harus memiliki izin oleh pejabat intansi yang berwenang. Setiap orang atau Korporasi wajib bertanggung jawab atas kegiatannya dan tidak mengakibatkan pencemaran air tanah., 

                     Pengertian pencemaran tanah yaitu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami tanah. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, tumpahan dari truk pengangkut minyak, zat kimia atau limbah rumah sakit, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang dibuang langsung ke tanah/sungai. 

                      Ketika suatu zat berbahaya dan beracun telah mencemari permukaan tanah, maka dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Zat beracun di tanah, akibatnya bisa langsung ke manusia ketika bersentuhan, atau mencemari tanah dan udara di atasnya. 

                      Dari laporan hasil penelitian, dampak pencemaran tanah menyebabkan kerugian pada 2 aspek yakni aspek kesehatan dan aspek ekosistem. Timbal yang sangat berbahaya dari air tanah yang diminum/dipakai dapat menimbulkan kerusakan otak, hati  dan ginjal dan kanker darah untuk semua populasi.

                     Dalam paparan kimia beracun yang terkontaminasi dengan air tanah mengandung mercury, klorin dan siklodiena berdampak pada iritasi mata, pusing, sakit kepala, dsb. Pada aspek ekosistem, khususnya pada tanah menurunkan tingkat kesuburan dan produksi pertanian. Tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi, hilangnya sejumlah sepesis burung, serangga, dsb.

            5. Asas Pencemaran Areal Pemukiman

                     Pencemaran pemukiman adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pemukiman oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

                     Area pemukiman penduduk dan kompleks perumahan yang banyak terkena dampak pencemaran, pada umumnya disebabkan karena dekat tempat pembuang akhir sampah, bangunan Rumah Sakit, pabrik home industri, perbengkelan, peternakan dan lain-lain. Sifat pencemaran yang memasuki area pemukiman bersumber dari bahan pencemar yang berbau,, suara bising, dan air yang tercemar pada sumur resapan.     

                    Pada asasnya setiap kegiatan yang berdekatan dengan area permukiman harus memiliki izin oleh pejabat intansi yang berwenang. Setiap orang atau Korporasi wajib bertanggung jawab atas kegiatannya agar tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, 

            6. Asas Pelanggaran Baku Mutu

                       Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit tiga milyar dan paling banyak sepuluh milyar (Pasal 98 ayat (1) UU PPLH).

                      Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana

            dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit empat juta rupiah dan paling banyak dua belas juta rupiah (Pasal 98 ayat (2) UU PPLH)

                      Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit lima milyar rupiah dan paling banyak  lima belas milyar rupiah (Pasal 98 ayat (3) UU PPLH).    

                     Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu milyar dan paling banyak tiga milyar rupiah (Pasal 99 ayat (1) UU PPLH).

                     Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana, dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit empat juta rupiah dan paling banyak dua belas juta rupiah (Pasal 99 ayat (2) UU PPLH).

                    Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun dan denda paling sedikit tiga milyar rupiah dan paling banyak  sembilan milyar rupiah (Pasal 99 ayat (3) UU PPLH).    

            7. Asas Tanggung Jawab Mutlak

                    Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yanrtentu.g terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (Pasal 88 UU PPLH).

                     Tanggung jawab mutlak atau stirict liability adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum (PMH) pada umumnya. Besar nilai ganti rugi yang wajib dibayar oleh pihak tergugat (pencemar) dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

                     Pada contoh penerapan Asas Strict Liabiiity atau disebut ’tanggung jawab langsung dan seketika” yakni,  terhadap orang yang menjadi korban keracunan dari makanan atau minuman  yang dikonsumsi. Misalnya pada jenis makanan/minuman yang telah kadaluarsa dijual, tapi konsumen tanpa teliti lalu membelinya. Pihak toko, agen atau distributor penjualan harus bertanggung membayar biaya pengobatan dan pemulihan kepada pihak korban.

                      Penerapan asas strict liability juga pada hewan ternak jika  di air genangan /sungai yang  sudah tecemar limbah B3, kemudian ternak mati karena keracunan meminum air tersebut, maka pihak pengelola industri/pabrik bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian korban secara langsung.

            8. Asas Gugatan Perwakilan

                      Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 91 atay (2) UU PPLH).

                        Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya (Pasal 91 ayat(2) UU PPLH.).

            Gugatan yang diajukan secara class action harus memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002. Ditentukan bahwa surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

            • Indentitas lengkap dan jelas wakil kelompok
            • Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu
            • Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan
            • Posisi dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang terindentifikasi maupun tidak terindentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci
            • Dalam satu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.

            9. Asas Penegakan Hukum Pencemaran

            Penegakan hukum dalam arti materil mencakup ukuran-ukuran tentang hukum  yang baik dan hukum buruk yang antara lain meliputi aspek:

            • Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
            • Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia
            • Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang menjamin terwujudnya aspirasi manusia dan penghargaan

            terhadap martabatnya secara wajar.

            • Adanya tata cara yang tertib dan jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan terhadap suatu perbuatan yang semena-mena.
            • Peran badan Peradilan (yudikatif) yang independen dan tidak diintervensi oleh pihak mana pun, pada setiap perkara hukum yang dimintakan putusan Hakim yang seadil-adilnya.

            Aspek penegakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang perkara pencemaran lingkungan hidup, harus dilaksanakan berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

            Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jika mencemari lingkungan maka jelas, pelakunya harus dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana di atur  yaitu::

                    Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit satu milyar rupiah dan paling banyak 3 milyar rupiah (Pasal 103 UU PPLH).

                    Selain ancaman pidana bagi perseorangan atau Korporasi yang menghasilkan limbah B3, juga dilarang memasukkan limbah dan limbah B3 dari luar ke dalam  wilayah RI melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 105, 106, dan 107 UU PPLH.

            10. Asas Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

                    Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan   tindakan tertentu (Pasal 87 ayat (1) UU PPLH).

                     Asas Strict Liabiiity disebut ’tanggung jawab langsung dan seketika” terhadap orang yang menjadi korban keracunan dari makanan atau minuman  yang dikonsumsi. Misalnya pada jenis makanan/minuman yang telah kadaluarsa dijual, tapi konsumen tanpa teliti lalu membelinya. Pihak toko, agen atau distributor penjualan harus bertanggung membayar biaya pengobatan dan pemulihan kepada pihak korban.

                      Penerapan asas strict liability juga pada hewan ternak jika memakan rumput/minum di tepi sungai yang telah tecemar limbah B3 kemudian ternak itu mati karena keracunan, maka pihak penanggung jawab industri/pabrik bertanggung langsung mengganti seluruh kerugian korban tanpa menunda waktu.

            Asas pemulihan lingkungan yaitu mengembalikan keadaan lingkungan yang rusak atau tercemar seperti pada keadaannya semula. Hal ini diterapkan bagi pihak penanggung jawab usaha/kegiatan yaitu:

            1. setelah dinyatakan bersalah oleh Hakim dalam putusan
            2. Setelah pihak pencemar mengakui kesalahan melalui adanya kesepakatan damai   di luar    pengadilan,    dan   bersedia membiayai

                                          pemulihan lingkungan yang menjadi obyek sengketa.

            1. Langsung dan seketika dilakukan pemulihan lingkungan oleh pihak pencemar (tergugat), tanpa melalui pembuktian oleh pihak korban selaku penggugat.

            D. KESIMPULAN DAN SARAN

                     Asas-asas hukum  yang  terkait  dengan Hak Gugat Masyarakat dalam kasus

             pencemaran lingkungan hidup,  diatur dalam ketentuan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dikenal dalam asas Tanggung Jawab Mutlak dan Asas Gugatan Perwakilan.  Diharapkan bahwa kebijakan pemerintah secara konsisten, dapat menyerasikan laju fisik pembangunan dan tindakan nyata atas terwujudnya hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

                      Aturan  hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup yang merugikan negara, secara tegas ditujukan kepada setiap orang dengan  sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara dan denda, di samping ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup.

            DAFTAR PUSTAKA

            Amsyari, Fuad. Masalah Pencemaran Lingkungan. Ghalia Indonesia Jakarta, 1990.

            Soekanto, Sorjono. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Pembangunan di

                      Indonesia. Penerbit UI Press Jakarta Cet.ke3 1997.

            Sundari, E. Pengajuan Gugatan Secara Class Action. Penerbit Universitas Atmajaya

                     Yogya, 2002

            Usman, Rachmadi. Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional. Akademika Presiondo Jakarta, 1998.

            Zain, Alam Setia. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Aspek Pidana. Rineka    

                     Cipta Jakarta, 2001.

            Penulis : H. Alam Setia Zain, SH.MH. Lektor Kepala, FH-UBK