Konsultasi merupakan langkah awal untuk penyelesaian suatu perkara hukum pidana dan atau perdata untuk mendapatkan keadilan hukum yang sah serta memiliki hukum tetap ( inkracht van gewijsde ).
Demikian halnya konsultasi dianggap penting, bila seserang akan membuka sebuah usaha, berinvestasi, mengikat diri dalam suatu perjanjian, posisi sebagai penghubung, karir politik dan lainnya guna tidak terjerumus pada kekeliruan yang berakibat pada resiko hukum yang merugikan.
Setiap warga negara Indonesia dan masyarakat dunia memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan atau untuk mendapatkan keadilan atas dasar hukum. Namun demikian, untuk mendapatkan hak hukum dan atau keadilan tentu diperlukan langkah – langkah yang cepat & tepat yang perlu dilakukan, terlebih manakala seseorang sedang menhadapi perkara hukumnya.
Untuk menghindari resiko hukum perdata, pidana dalam hubungan bisnis, perpajakan, agraria dan pertanahan serta dalam berorganisasi, berpolitik maka setiap orang dalam bersikap, bertindak dan atau berperilaku diperlukan memahami perundang – undangan dan atau hukum positif yang berlaku. Apabila dipandang perlu dapat meminta pendampingan dari ahli hukum dan atau pengacara yang memahami hukum pada bidangnya.
Keluarga yang mederat dan perusahaan yang profesional sangat mengutamakan adanya L.O dalam rangka mengantisipasi terjadinya suatu tindakan dan perilaku yang mengakibatkan pada kerugian dan atau bertentangan dengan perundang – undangan dan hukum yang berlaku.
Kerugian materi, hilangnya kepercayaan publik /masyarakat dan terjerumusnya pada tindakan – tindakan yang melawan hukum bukan sesuatu yang mustahil akan terjadi pada diri orang perorangan, keluarga dan atau perusahaan. Untuk mengantisipasinya tentu sangat diperlukan adanya L.O dan hadirnya Kuasa Hukum Tetap untuk mendampingi.
L.O dapat dilakukan, dimana salah satunya dengan memiliki Kuasa Hukum Tetap keluarga dan atau untuk Perusahaan
Marzuki Law Firm & Associates memberikan pendampingan khusus untuk L.O dan menjadi Kuasa Hukum Tetap bagi keluarga dan Perusahaan
Pada Marzuki Law firm memiliki Team Khusus untuk membantu masyarakat dalam meneliti keabsahan dokumen hukum serta mendampingi dalam persiapan pendirian dan perizinan Badan Usaha semisal : Perseroan terbatas ( PT ), Badan Komanditer ( CV ), Firma, Yayasan, Koperasi dan bentuk – bentuk badan lainnya
Dan meneliti pra penggabungan usaha ( merger ) /Akuisisi, pailit, dan likuiditas badan usaha. Dan konsultasi serta pendampingan pengurusan izin penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA), maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN)
Meneliti akurasi hukum dan keabsahan draf perjanjian usaha patungan (joint venture agreement)
Untuk menghindari pelanggaran hukum pajak, maka tim kami juga akan membantu untuk menyusun laporan Pajak perusahaan, pengusaha wajib pajak dan pajak harta kekayaan profesi dan individu
Salah satu pembayaran dari warga negara kepada Pemerintah adalah meupakan iuran Pajak sebagaimana penjelasannya pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara
Untuk menjalankan sebuah usaha tentu yang diharapkan adalah menguntungkan, nyama dan aman. Untuk kepentingan usaha itu sendiri sebaiknya dilakukan perencanaan yang baik dan dapat mengatasi sebuah resiko yang apabila sewaktu – waktu terjadi. Perencanaan itu sendiri, meliputi rencana permodalan, pengelolaan, sirkulasi keuangan dan lainnya.
Kami memiliki team konsulatan yang profesional dibidangnya yang dapat membantu untuk membuat rencana usaha yang tepat dan baik. Informasi lebih lanjut, hub :081285309452
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL HAK PATEN
Marzuki Law Firm And Associates memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pengusaha untuk konsultasi dan pendampingan dalam rangka pengurusan pendaftaran mengenai Hak Cipta, Hak Paten Rahasia Dagang, dan Merek dan memberikan bantuan hukum terakait prihal pemblokiran, penghapusan, pembatalan, pendaftaran Hak Cipta, Hak Paten, Rahasia Dagang, dan Merek.
Hak – hak atas Penggunaan Tanah & Agraria
Sering kita temui, dimana terjadi sengketa dikalangan masyarakat tentang hak – hak atas tanah & kepemilikannya. Untuk itu alangkah baiknya setiap masyarakat dapat melakukan pengecekan kembali atas status dan kepemilikannya
Devisi Pertanahan & Agraria dari Marzuki Law Firm And Associates akan membantu secara cepat, tepat, amanah & profesional bagi setiap masyarakat yang memerlukannya
Orang perorangan, lembaga dan atau perusahaan sewaktu – waktu tidak mustahil terjerumus dalam persoalan hukum bidang Pidana karena suatu perbuatan yang melawan hukum yang terjadi atau dan sebab ketidak tahuannya dalam suatu proses suatu hal yang berakibat pada resiko hukum pidana baik pidana korupsi dan atau pidana lainnya. Oleh karena itu, maka diperlukan pendampingan hukum mulai adanya indikasi terkena Pidana, pendampingan ketika di Kepolisian dan di Pengadilan agar tidak terjadi kesewenang – wenangan Pihak – Pihak tertentu yang berakibat penerapan hukum yang berlebihan dan sanksi yang hukum yang merugikan.
Pelayanan hukum dalam rangka mewakili klien sebagai penggugat maupun tergugat di lingkungan Badan Peradilan Umum, Niaga, maupun Hubungan Industrial, serta Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama sejak tahapan verifikasi, somasi, hingga putusan pengadilan, dimana pendampingan oleh Marzuki Law Firm & Associates dilakukan secara konsisten serta berkomitmen tinggi sampai berkekuatan hukum tetap.
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERDAMAIAN
Pada kasus -kasus perdata dapat dilakukan melalui upaya damai dan atau mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Diantaranya sengketa investasi, wajib bayar, hak dalam perjanjian, pertanahan, agraria, hak gono gini, pembagian harta warisan dan persoalan lainnya. Adapun dalam proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian dan atau mediasi perlu didampingi ahli kukum dan lawyer yang berkompeten agar suatu yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang sah dan berkekuatan hukum tetap
PERADILAN KONSTITUSI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN HAK UJI NORMA
Pelayanan hukum tertentu mewakili klien sebagai Pemohon Pengujian Peraturan Perundang-Undangan pada melalui Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung
Pelayanan hukum mewakili klien sebagai Pemohon dalam hal dimana terjadi Sengketa Pemilihan Umum /ataupun Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan permohonan melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pelayanan hukum untuk mewakili klien dalam penetapan /atau pemberhentian pengurus Partai Politik /atau penetapan hak hukum partai politik /atau pembubaran partai Politik melalui peradilan yang sah dan mengikat
Pelayanan hukum untuk mewakili klien dalam penetapan /atau pemberhentian pengurus Organisasi Kemasyarakatan /atau penetapan hak hukum Organisasi Kemasyarakatan /atau pembubaran Organisasi Kemasyarakatan melalui Mahkamah Agung
Ide cemerlang dan komentar Anda sangat berharga untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh umat manusia. Silahkan tulis melalui ruang yang kami sediakan dengan mengklik ruang suara Keadilan di bawah ini
Indonesian
Arabic
Chinese (Simplified)
Dutch
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish