Menelusuri faktor ekonomi penyebab utama tindak pidana Perdagangan perempuan di indonesia

Abstrak

Potensi perempuan Indonesia tidak saja terletak pada jumlahnya, tetapi juga pada kualitasnya baik sebagai pribadi dalam anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Perempuan seringkali dijadikan obyek dan korban perdagangan orang para sindikat antar negara. Terjadinya perdagangan orang khususnya perempuan antara lain disebabkan: rendahnya pendidikan perempuan dewasa. Tingkat kemiskinan dan sulitnya lapangan kerja mendorong banyak perempuan nencari kesempatan kerja di luar negeri. Kondisi sosial budaya yang cenderung mengabaikan pengawasan dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Perdagangan perempuan tidak boleh dibiarkan menjadi korban sebab telah ada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Para pelaku diancam pidana berat beserta hukuman denda yang sangat tinggi. Bagaimana pun peran Pemerintah wajib mencegah dan menanggulangi pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang dan rakyat turut melakukan pengawasan.

Abstract

           The potencial of Indonesian women now days, not only in amount of population but including the  personal quility background such;  as a member of family or a citizen. Maybe in once time a women feel desperation as victim in human traficking by the role of sindicate among the countries. Women goes to a broad for looking work vacancy. There are some of reasons why do the women has easily to become a target in ordinary crime such as they have a low educatin, poor and the weaknes of social attention for increasing forwomen positon. How ever, the role of government in human traficking would be able to prevent the crime act and give the protection to the women victism on be half the law. Nevetheles, The law oh human traficking in UU No.21 Tahun 2007 will given the funishmen and executing as a resulted of their crime action.

 A.   PENDAHULUAN

         Dalam putaran sejarah dengan menoleh ke belakang pada peradaban bangsa Indonesia,  dapat diketahui bahwa perdagangan atau perbudakan manusia telah terjadi kurun waktu 4 abad lamanya. Bahkan jauh sebelum Belanda mulai menginjakkan kaki dan menjajah bangsa kita di bumi Nusantara. Dimulai dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang tentunya oleh kelompok yang kuat  kepada kelompok yang lemah.

         Di masa lalu, kedudukan perempuan di pandang lebih rendah daripada kaum laki- laki.  Di zaman Jahiliah setiap ibu yang melahirkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Padahal, sesungguhnya perempuan memiliki potensi utama di dalam melanjutkan generasi peradaban.

          Perempuan secara pribadi dapat menjadi; anggota keluarga, ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami, sebagai pendidik anak serta perawat keluarga. Potensi perempuan Indonesia tidak saja terletak pada jumlahnya, tetapi juga pada kualitasnya baik sebagai pribadi dalam anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

          Kaum perempuan telah menjalankan peranannya yang sangat penting, baik dalam sejarah memperjuangkan kemerdekaan negara melawan pemerintah kolonial Belanda, maupun dalam usaha memperbaiki nasib bangsa Indonesia pada umumnya, dan kedudukan perempuan pada khususnya. Selanjutnya, pembangunan pasca reformasi, tiap perempuan berkesempatan bekerja di luar rumah baik di kantor, di pabrik atau di mall sehinggaa perempuan tidak cuma di rumah saja mengurus rumah, anak dan suami.

           Disayangkan, jika perempuan sebagai calon ibu penerus generasi bangsa yang diharapkan berkualitas, beriman dan berbudi luhur, justeru dirusak oleh tipu daya dirinya dengan godaan yang bersifat materialisme dan hedonisme.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa tindak pidana perdagangan perempuan dan anak-anak termasuk kejahatan yang terorganisir (organized crime) yakni, suatu kejahatan yang dilakukan dalam sebuah jaringan yang tersusun rapih dan dilakukan secara tersembunyi di bawah tanah (under ground).

          Dilaksanakan secara canggih karena pengaruh kemajuan teknologi informasi dan transformasi, sehingga tindak mengenal lagi batas negara. Diperburuk karena pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan dalam kesibukan lalu lintas imigrasi antar negara.

        Semakin maraknya perempuan dijadikan korban dalam perdagangan manusia  akhir-akhir ini,  sangat mencemaskan dan meresahkan masyarakat. Tidak cuma karena kehilangan anggota keluarga dan tumpuan kasih sayang anak-anaknya, bahkan perempuan pergi dengan berbagai alasan terpaksa meninggalkan keluarganya, dan harus pulang dalam kondisi sangat mengenaskan sebab kehilangan nyawa atau mengalami cacat seumur hidup. Sedikit sekali tenaga kerja perempuan yang lolos dari ancaman kejahatan di negeri orang.

         Sebagaimana diketahui sasaran yang menjadi obyek perdagangan manusia meliputi: anak balita, remaja, perempuan termasuk pria dewasa dan lanjut usia.

Tetapi disini, sangat menarik melihat persoalan mikro, tentang perempuan dalam kedudukan sebagai anggota masyarakat dan keluarga yang menawarkan diri atau akibat bujuk rayu agar menjadi pekerja yang tereksploitasi tanpa aturan.

         Begitu lemahnya korban menerima berbagai bujuk rayu dan tipu muslihat hingga jatuh ke jurang yang dalam dan berbahaya. Gejala kegelisahan dan keresahan masyarakat pada lalu lintas perdagangan manusia, khususnya perempuan, sudah seringkali diangkat  dalam berbagai forum baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Alhasil, kecenderungan terhadap tindak pidana yang bersinggungan dengan hak perlindungan perempuan masih terus  berlanjut.

         Upaya hukum yang telah ada tampak tak berdaya dan tidak mampu mengatasi akar persoalan. Situasi yang sudah terakumulasi dengan keraguan untuk mengambil kebijakan dan langkah tegas terhadap pelaku dan sindikat jaringan yang terorganisasi. Tentu saja melihat persoalan mikro tidak cuma dari segi hukum melainkan aspek ekonomi juga taruhannya.  

          Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa dimana kondisi kerja yang timbul karena ancaman dengan suatu risiko baik bersifat fisik dan psikis. Termasuk, praktek serupa dengan perbudakan, perkawinan sementara (kontrak) dan pengambilan organ tubuh. Bertolak dari bukti empiris, perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

          Untuk menindak tegas jaringan yang beroperasi tentu kerja keras aparat penegak hukum diperlukan guna mengusut tuntas pelakunya dengan sistem hukum yang ada. Dalam sistem peradilan pidana ada 4 sub sistem yang harus bekerja dan saling mendukung yakni ; kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Tidak bekerjanya masing-masing sub sistem dalam penegakan hukum jelas akan sangat berpengaruh terhadap nilai keadilan.

        Pengadilan bertanggung jawab terhadap putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Sedangkan, putusan yang tidak adil dan kegagalaan Hakim menjatuhkan pidana yang tepat bagi pelaku, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebaliknya, pidana yang jauh di bawah perkiraan orang dapat memicu meningkatnya frekuensi pelaku kejahatan, termasuk bilamana terpidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakat (LAPAS) kemudian mengulangi kejahatannya. Maka kegagalan fungsi LAPAS untuk membuat jera pelaku kejahatan semakin menuai ketidakpercayaan masyarakat.

B.   POKOK PERMASALAHAN

  1. Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan zaman ini?
  2. Bagaimana bentuk penanggulangan jika terjadi tindak pidana perdagangan perempuan?

C.    PEMBAHASAN

Kedudukan perempuan di dalam masyarakat sejak dulu sudah diakui sebagai sendi dasar yang melahirkan generasi penerus. Perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat.  Pengakuan terhadap kodrat perempuan yang harus dilindungi, serta harkat dan martabat perempuan yang perlu dijunjung tinggi.

Peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan tidak terlepas hubungannya dengan:

( 1 ) Upaya penghapusan kemiskinan;

( 2 ) Peningkatan kualitas manusia serta kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;

( 3 ) Pertumbuhan ekonomi yang meningkat;

( 4 ) Pemerataan pembangunan dan hasilnya;

( 5 ) Peningkatan peran aktif dan dinamis seluruh masyarakat dalam mewujudkan stabilitas nasional yang adil dan sejahtera.

Faktor dominan yang mengungguli beberapa alasan mengapa perdagangan perempuan semakin marak sekarang ini bertitik tolak pada 4 aspek yaitu:

  1. Aspek Ekonomi;
  2. Aspek kesadaran hukum masyarakat.
  3. Aspek Pengawasan, dan
  4. Aspek Penegakan Hukum

Dari beberapa aspek di atas, maka pembahasan diletakan pada aspek ekonomi yang sering dijadikan alasan memperbaiki taraf kesejahteraan hidup.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan manusia diuraikan sebagai berikut:

a. Pekerja Anak

Keterlibatan anak bekerja di dalam sektor informal bukan didorong atas kemauan si anak, melainkan ada keterpaksaan karena ingin membantu beban ekonomi orang tua. Banyak anak harus meninggalkan waktu belajar mereka dan hilangnya kesempatan untuk bermain dengan sebayanya, ketika kebutuhan dapur di rumah mereka sudah tidak tertanggulangi. Risikonya banyak pula yang disuruh bekerja melebihi paruh waktu (lebih dari 4 jam) atau lebih dari 7 jam perhari dengan upah yang sangat murah.  

b. Pekerja Migran

Pekerja dewasa baik laki-laki atau perempuan umumnya mencari pekerjaan di luar negeri dengan suatu harapan ingin mendapat gaji tinggi untuk memperbaiki ekonomi mereka dalam rumah tangga. Ada yang menempuh jalur resmi sebagai Tenaga Kerja Indonesia secara legal, namun sebagian lagi menempuh dengan cara tidak resmi lewat sindikat dan mafia penyelundupan tenaga kerja ilegal ke berbagai negara pemesan.  Jalur ilegal inilah yang sangat berbahaya dan banyak menimbulkan korban terutama, kaum perempuan dalam bentuk penganiayaan, pelecehaan seksual, pemerasan dan pembunuhan.

c. Pekerja Seks Komersial

Antara tekanan ekonomi dan hasrat untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, cenderung dijadikan alasan banyak perempuan harus jatuh di lembah hitam menjajakan diri sebagai pekerja seks. Sedangkan alasan lain, diakibatkan kegagalan dalam rumah tangga, ingin membiayai kebutuhan anak selaku single parent. Penawaran pekerja seks tidak jarang akibat tergiur dengan bujuk raya muncikari yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan menawarkan dirinya kepada sejumlah lelaki hidung belang, baik secara langsung maupun via internet. Remaja perempuan yang terjerumus ke dalam prostitusi akibat pergaulan bebas, terpengaruh dengan bujuk rayu teman dan korban narkoba atau pengaruh minuman keras.

d. Penjualan Anak/Adopsi

Orangtua yang terlilit hutang, ibu yang belum siap memelihara si anak, atau akibat hamil di luar nikah merupakan beberapa  alasan banyak anak beralih ke orang lain dengan imbalan rupiah tertentu. Tidak sedikit orang tua yang terhimpit eknomi meninggalkan bayinya di rumah sakit atau di panti asuhan karena tidak mampu membayar biaya persalinan dan membesarkan anak yang masih bayi. Penculikan anak pun selalu menimbulkan keresahan di masyarakat dan jika tidak tertangkap pelakunya dalam waktu yang lama si anak akan di jual ke orang lain atau di bawa ke luar negeri. Anak korban Tsunami di Aceh, anak korban gempa bumi, anak tuna wisma yang jadi gelandangan, pengemis, dsb. Bahkan, banyak pengemis di kota-kota besar memperalat anak bayi dengan menyewa 8-9 jam dari orang tua kandungnya untuk menjadi teman pengemis.

e. Penjualan Organ Tubuh

Beberapa peristiwa yang mengerikan dengan cara penculikan dan pembunuhan terhadap perempuan, anak remaja dan manusia lainnya dilakukan dengan tujuan agar memperoleh uang yang cukup besar. Yakni, dengan menjual organ tubuh korban seperti; ginjal, jantung, mata, paru-paru, hati untuk ditransplantasi ke dalam tubuh pasien yang membutuhkan. Bahkan ada seorang bapak yang dengan semangatnya memasang spanduk dengan tulisan besar di bawa berjalan bertuliskan dijual ginjal 30 juta rupiah untuk membiayai anak lulus sekolah. Entahlah, apakah si bapak tadi tidak tahu ancaman pidana jika seseorang menjual organ tubuhnya  di dalam Undang-Undang Kesehatan.

f. Kawin Kontrak

Istilah Nikah Mut’ah dalam hukum Islam diartikan, sebagai pernikahan dalam waktu tertentu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.  Dasar ini seolah dijadikan alasan pembenaran terhadap maraknya kawin kontrak, terutama banyak dilakukan pendatang asing dari negara-negara Timur Tengah, Korea, Arab Saudi dan sebagainya. Sebenarnya, cara semacam ini adalah bentuk perdagangan manusia yang dilakukan secara terselubung. Sebab, jika perempuan yang telah dinikah kontrak habis waktunya, maka perkawinan berakhir. Adapun keturunan yang lahir merupakan tanggung jawab bersama walaupun  hal ikatan rumah tangga secara lahir bathin sudah tidak ada lagi.

Bentuk penanggulangannya diletakan pada aspek kesadaran hukum masyarakat, aspek pengawasan dan aspek penegakan hukum.

a.  Aspek Kesadaran hukum masyarakat merupakan pondasi yang kuat harus melekat pada diri individu masyarakat (self defence) sehingga mampu mengontrol setiap langkah dan tindakan sebelum suatu rencana dikerjakan.

Akan tetapi faktor pendorong terjadinya perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak antara lain disebabkan:

( 1 ) Rendahnya pendidikan sebagaimana data yang dikutip, berkisar 15% perempuan dewasa tidak mengenyam pendidikan (tuna aksara) sehingga karena kebodohannya mudah dibujuk dan diperdaya orang lain.

( 2 ) Tingkat kemiskinan, dari data Biro Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan penduduk miskin terus meningkat dari ke tahun hingga mencapai 17,6% pada tahun 2016.

( 3 ) Kondisi sosial budaya yang cenderung mengabaikan pengawasan dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Terutama dari kelas ekonomi lemah mebiarkan anak-anak bekerja mencari nafkah dan perempuan diizinkan keluarganya untuk bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri.

Memahami dan melaksakan aturan hukum khsususnya di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah mencakup upaya pencegahan agar tidak terlibat atau tidak menjadi target korban tindak pidana.

           Pelaku yang diancam pidana berat dan denda besar bukan saja dilakukan orang perorang, melainkan bisa dilakukan korporasi atau kelompok orang. Dimana di dalam aksinya bisa dilakukan dengan modus perekrutan, penampungan, pengangkutan, dengan cara kekerasan, ancaman dan penculikan. Bisa pula terjadi dengan modus penipuan, penjeratan hutang, penyekapan dan sebagainya. Karena itu, tingkat kesadaran hukum yang berjalan baik dari calon korban atau keluarganya, dapat segera terhindar dari tindakan ekploitasi dan penindasan hak asasi manusia.

b.  Aspek Penegakan hukum

Pengaturan Pasal-pasal pidana di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang wajib dipahami di antaranya sebagai berikut:

  1.  Pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda 120 juta minimal dan maksimal 600 juta bagi setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia (Pasal 2 ).

 2.  Pidana penjara dan denda yang sama di atas ditujukan kepada setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah RI dengan maksud untuk dieksploitasi atau dieksploitasi ke negara lain (Pasal 3).

3.  Ancaman pidana serupa diatas ditujukan bagi setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah RI dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 4).

4. Ancaman pidan dan denda juga ditujukan bagi: setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang; orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan serta melakukan permufakatan jahat dipidana maksimal 6 tahun dan denda 240 juta rupiah (Pasal 9, 10 dan 11).

  1. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan orang untuk keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 (Pasal 12).

         Untuk pengusutan kasus ini, maka tahapan yudikasi meliputi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merupakan proses penegakan hukum yang sesuai dengan sistem peradilan pidana. Pada asasnya bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa kecuali, maka cara penanganan pelaku baik secara perorangan, kelompok atau korporasi harus dihadapi secara komprehensif. Jika dalam praktik yang lalu pelaku yang terjerat hukum, seringkali tidak diikutkan siapa dalang dan sindikat yang mengorganisir sebagaimana dalam bandar Narkoba yang banyak disasar Cuma pengedar dan pemakai. Hal ini memberikan banyak ketimpangan terhadap penerapan berlakunya tindak pidana khusus dengan ancaman pidana berat.

        Pertanggung-jawaban pidana yang dilakukan secara bersama-sama tentu memiliki tingkatan dan peran berbeda, dilihat dari : perencanaan tindak pidana, turut serta dan turut membantu adanya perbuatan tersebut. Termasuk yang melakukan percobaan dan menghalang-halangi penyidikan. Tentu, semua proses pidananya kembali kepada kesungguhan dan profesionalisme aparat penegak hukum untuk bekerja membongkar mafia perdagangan perempuan.

             Disinilah dipahami bahwa peradilan pidana merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menangggulangi kejahatan. Sistem ini dianggap berhasil  jika sebagian besar laporan dan keluhan masyarakat terhadap para pelaku tindak pidana dapat segera diproses dan diadili.

Masih merupakan tugas dari sistem peradilan pidana yaitu :

( 1 ) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

( 2 ) Menyelesaikan tindak pidana yang terjadi sehingga masyarakat merasa lega bahwa keadilan telah ditegakkan dimana yang bersalah dipidana;

( 3 ) Berupaya agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya.

      Bekerjanya hukum pidana tercermin dalam kebijakan perundang-undangan yang memfokuskan permasalahan sentral. Hal ini menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan. Dalam pertanggung jawaban materil kedua hal tersebut, termasuk perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini menyangkut tentang masalah pertanggung jawaban dan sanksi pidananya.

C.   Aspek Pengawasan

      Telah diamanatkan di dalam penjelasan UU Perdagangan Orang bahwa pencegahan dan penanganannya merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Keluarga. Perdagangan orang khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks sehingga diperlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu.

       Tidak cuma pengetahuan dan keahlian yang profesional harus ada, tetapi harus pula ada upaya pengumpulan data dan pertukaran informasi akurat serta kerjasama antar penegak hukum dan lembaga terkait. Di semua lini tentu dimulai dari pencegahan, penanganan kasusnya hingga ke perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan perempuan harus ditangani baik secara lokal, nasional dan internasional.

Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mencegal tindak kejahatan perdagangan perempuan agar tidak beroperasi lebih luas yaitu:

  1. Pemetaan masalah perdagangan orang di Indonesia baik dalam negeri maupun ke luar negeri atau sebaliknya;
  2. Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan;
  3. Pemerintah memberikan jaminan dan kemudahan akses untuk meningkatkan pendidikan bagi perempuan, pelayanan sosial dan kesehatan;
  4. Memacu pertumbuhan ekonomi rakyat terutama kaum perempuan di pedesaan agar mudah memperoleh pekerjaan di sektor informal dengan pendapata yang memadai sehingga tidak tertarik lagi untuk mencari pekerjaan di luar desanya.
  5. Lembaga Sosial Masyarakat yang khusus memberikan perhatian terhadap eksistensi dan potensi perempuan dalam pembangunan bersama masyarakat, aktif membantu memberikan informasi dan melaporkan setiap kejadian terhadap korban tindak pidana. 

           Komponen masyarakat yang dimulai dari keluarga, sanak saudara, lingkungan masyarakat, Lembaga sosial dan Pemerintah merupakan komponen yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Kepekaan terhadap munculnya indikasi perdagangan manusia khususnya perempuan, sangat dimungkinkan lebih dini diketahui oleh orang yang paling terdekat dengan korban. Pelaporan dan investigasi terhadap kecurigaan yang timbul tentu didukung dengan mudahnya sarana dan alat komunikasi yang makin canggih dewasa ini. Perhatian keluarga dan sanak family sangat diperlukan sehingga kejadian yang baru akan timbul dengan cepat  tersebar di media sosial. Dengan demikian akan mempersempit ruang gerak pelaku untuk bisa bertindak secara bebas. 

           Dilakukan razia rutin dan pemeriksaan lalu lintas orang di setiap pos perlintasan antar wilayah, antar pulau dan antar negara sangat penting secara berkala oleh Aparat Kepolisian, Imigrasi dan Bea Cukai. Terutama wilayah pelabuhan laut tradisional atau pelabuhan rakyat yang telah lama rawan dengan penyelundupan calon tenaga kerja perempuan ke berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei.

           Banyaknya pelabuhan udara, pelabuhan laut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, atau di perlintasan batas negara Malaysia, Brunei, Australia dan Timur Leste dan Papu Barat, sangat memungkinkan migrasi penyelundupan tenaga kerja ilegal.  Para calo dan sindikat menjajikan pekerjaan dengan gaji besar seperti asisten rumah tangga, pelayan restoran, namun pada kenyataannya banyak perempuan menjadi korban perkosaan, penjaja seks, dianiaya hingga berakhir memilukan.

           Tidak dapat diabaikan pula bahwa pengawasan terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat harus didahulukan. Didukung pengawasan tenaga kerja dan pos lintas batas yang harus lebih diperketat pengamanannya. 

D.  KESIMPULAN DAN SARAN

           Perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat.  Pengakuan terhadap kodrat perempuan yang harus dilindungi, serta harkat dan martabat perempuan yang perlu dijunjung tinggi. Karena itu, harkat dan martabat perempuan harus dihormati oleh setiap orang dan dilindungi secara bersama-sama.

            Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan dengan tujuan mengeksploitasi perempuan, merupakan tindak pidana baik dilakukan oleh individu maupun korporasi. Dengan demikian, tindakan eksploitasi terhadap perempuan harus diperangi bersama.

            Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa dimana kondisi kerja yang timbul karena ancaman dengan suatu risiko baik bersifat fisik dan psikis. Komponen masyarakat yang dimulai dari keluarga, sanak saudara,  lingkungan masyarakat,  Lembaga  sosial  dan  Pemerintah   merupakan  komponen yang memiliki tanggung jawab guna mencegah terjadi eksploitasi kaum  perempuan.

           Perdagangan orang  khususnya  perempuan  sebagai  suatu  bentuk  tindak  kejahatan yang kompleks  sehingga  diperlukan  adanya  upaya  penanganan yang komprehensif dan terpadu.  Semua subtansi dalam  sistem peradilan pidana harus dilaksanakan dengan baik  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan dan  peran  Hakimn pidana sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Darwin, Muhajir. Pekerja Migran dan Seksualitas. Gajah Mada University, 2003.

Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika 2012.

Hatta, Mohammad. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek.

Sinar Grafika Jakarta, 2012.

Jumary, Ismanto. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam. Bina Ilmu Surabaya, 2010.

Jurnal Hukum Trisakti ISSN: 0126 – 2789 Jakarta No.23 Tahun XXI

La Rose. Dunia Wanita. Pustaka Kartini Cetakan ke 7 Th.1999 Jakarta

Mutawali.    Peranan  Wanita  Dalam  Pembangunan  Desa.  Inti Karya Nusantara, Bandung.

Palmer, Ingrid. Woman in Rural Development. Published IPC, 2005.

Sumardi, Mulyanto. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Rajawali Jakarta, 1999.

Suwondo, Nani. Kedudukan Wanita Indonesia. Ghalia Indonesia Jakarta.

Penulis : H. Alam Setia Zain, SH.MH. Lektor Kepala, FH-UBK